Tiga Kepala Dinas Era Fahmi-Lukman Milih Mundur, Kenapa Bisa?

 

Oleh: Aco Antara

MAJENE – Tiga pejabat eselon dua atau setingkat Kepala Dinas (Kadis) dalam era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara – Lukman (Fahmi-Lukman), malah memilih mundur dari jabatannya…!!, Kenapa Yach..??

Peristiwa mundurnya tiga pejabat eselon dua lingkup Pemkab Majene, mengundang perhatian publik serta rasa penasaran ingin mengetahui alasan mereka memilih meletakkan jabatan penting yang diamanahkan pemerintah terhadap tiga pejabat teras ini….?? Ada beberapa kemungkinan sehingga mereka sukarela meletakkan amanah besar itu, yang kala itu beban tugas dan tanggungjawab berada dipundak tiga pejabat ini……!!!

Pertama, alasan mendasar para pejabat ini mundur teratur, kemungkinan akibat ketidakmampuan pejabat dalam melaksanakan tugas dalam organisasi pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengambil kebijakan atau kepala daerah memang gagal membangun hubungan baik dengan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang profesional atau bisa jadi pola kepemimpinan kepala daerah kerap memaksakan kehendaknya dengan membuat kebijakan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Berdasarkan hasil penelusuran tim mediasulbar.com terkait mundurnya tiga pejabat eselon dua lingkup Pemkab Majene ketika era kepemimpinan Fahmi-Lukman, maka disinyalir efek inkonsisten dalam mengambil keputusan.

Maka tidak mengherankan jika tiga pimpinan OPD itu memilih mundur lantaran tak kuasa menjalankan organisasi pemerintahan dengan lahirnya kebijakan dari pimpinan walaupun bertentangan dengan payung hukum di negara ini.

Perlu dipahami, jenjang karir untuk meraih jabatan eselon II bagi ASN tentu butuh proses panjang hingga tahunan baru bisa bersyarat menduduki jabatan penting setingkat Kepala Dinas.

Syarat menjadi pimpinan utama dalam organisasi pemerintahan tentu dinilai adalah etos kerja, disiplin serta memiliki prestasi mumpuni.

Perburuan jabatan eselon dua tentu impian bagi setiap ASN. Apalagi, pos jabatan kepala dinas ini punya keistimewaan karena bisa diberikan hak tunjangan pendapatan jauh lebih besar dibandingkan ASN jabatan eselon III & IV.

Meski jabatan eselon dua ini menjadi dambaan bagi ASN, namun hal berbeda bagi DR.Ahmad, S.pd, MM selaku mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Majene tahun 2018 memilih mengundurkan diri dari jabatannya.

Demikian pula nasib sang birokrat senior, Ansar Malik yang saat itu diangkat selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Majene, juga memilih meninggalkan jabatan itu dan mengajukan diri pindah tugas ke Lingkup Pemprov Sulbar. Saat ini, Ansar Malik sudah mendapatkan kepercayaan gubernur Sulawesi Barat, sekaku Sekretaris Dinas Dikbud Sulbar.

Selain itu, keputusan mengejutkan dari dr.Eva saat itu dengan mengajukan pindah tugas di Universitas Negeri Sulawesi Barat (Unsulbar). Saat itu, dr.Eva memegang kendali pada salah satu instansi Pemkab Majene.

Sederet rangkaian peristiwa mundurnya pejabat eselon dua ini menjadi “tamparan” bagi seorang kepala daerah yang dicap gagal menata birokrasi yang profesional.

Penulis sempat brrbincang dengan eks kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr.Ahmad, seputar alasan meninggalkan zona nyaman dan memilih zona aman.

Ahmad selaku sang birokrat yang dikenal sebagai sosok pribadi yang sangat disiplin, jujur dan bertanggung jawab ini rupanya punya alasan tersendiri.

“Saya mau kerja profesional, produktif dan pro aktif. Tetapi, saya tidak mau melaksanakan kegiatan yang sulit dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, apalagi dihadapan Allah SWT,” katanya tampa detail menjabarkan maksud diatas.

“Saya sempat diberi amanah dari pak Fahmi untuk menduduki jabatan kepala dinas. Namun, saaat itu terpaksa memilih mundur dari jabatan yang hanya saya jalani empat bulan saja. Saya mundur dari zona nyaman itu karena tak kuasa melihat situasi tata kelola pemerintahan yang saya anggap tidak tepat. Jadi, saya memilih pensiun meski masa jabatan saya masih panjang,” ungkapnya.

Maka dari itu kata Ahmad, momentum politiik Pilkada tahun ini diharapkan masyarakat Majene ikhlas mendukung figur terbaik yang diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.

“Saya anggap figur bakal calon bupati dan wakil bupati Majene, Andi Sukri Tammalele bersama Arismunandar Kalma, adalah pilihan tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” pinta Ahmad yang juga dipercaya selaku koordinator tim relawan keluarga Ast-Aris wilayah Malunda dan Ulumanda. ***

 

 

Rekomendasi Berita

Back to top button