Tim Hukum ABM-Enny Kaji Kasus Money Politik

Mamuju – Tim hukum pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar (ABM-Enny) mengaku sedang melakukan kajian dan telaah terhadap temuan atas laporan yang terindikasi melakukan praktik jual beli suara atau money politik yang dilakukan tim pasangan calon lainnya.

“Praktik jual beli suara tak boleh terjadi di momentum politik. Hal itu menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana yang diatur pada pasal 73 ayat 1 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Tim Hukum ABM-Enny, Hatta Kainang di Mamuju, Selasa.

Menurutnya, Bawaslu bisa memberikan sanksi administrasi berupa proses diskualifikasi terhadap calon terkait money politik. Sanksi ini jelas dan tentunya proses ini tidak menunggu peradilan.

“Sekali lagi kasus politik uang sangat fatal. Proses administrasi tentu menjadi kewenangannya jelas sesuai yang tertuang dalam peraturan Bawaslu nomor 13 Tahun 2016 terkait tata cara penanganan pelanggaran administrasi larangan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya secara Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur,” terangnya.

Ia menilai, peristiwa money politik yang terjadi di Kabupaten Mamasa, Majene, Polewali Mandar dan Mamuju sangat memungkinkan terpenuhinya unsur TSM.

“Kami akan berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten terkait rekap pelanggaran politik uang di daerah,” jelasnya.

Ia menyampaikan, akan menelusuri kasus ini melalui kajian dan bukti pendukung lainnya.

“Jika kami anggap cukup, maka kami akan melaporkan secara resmi. Jadi, pihak Bawaslu wajib menyandingkan perkara permohonan ini,” terang Hatta.(ac)

Rekomendasi Berita

Back to top button