Jumat , Juni 5 2020
Home / Nasional / Tito Larang Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2020

Tito Larang Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2020

Jakarta,– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang kepala daerah melakukan mutasi pejabat jelang Pilkada Serentak 2020. Dia mengatakan larangan itu telah dituangkan dalam surat edaran yang ditujukan ke para kepala daerah.

Tito menyebut larangan itu dibuat guna mencegah praktik ‘cawe-cawe’ oleh calon petahana.

“Kenapa? Untuk menjaga netralitas, jangan sampai menjelang pilkada menjadi pergantian ke orang-orang yang nanti pro incumbent,” kata Tito dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (,7/3) sebagai mana dikutip dari portal cnn. Com).

Tito mengatakan larangan itu berpedoman pada Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Berdasarkan peraturan itu mutasi pejabat oleh kepala daerah dilarang, kecuali atas izin Kemendagri.

Lihat juga:Bawaslu Ingatkan Tito Larangan Mutasi Pejabat Jelang Pilkada
“Tidak boleh dilaksanakan pemindahan, mutasi pejabat di daerah yang ada pilkadanya, kecuali atas izin pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” kata Tito.

Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada melarang pejabat melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan paslon pilkada. Tepatnya, pada 8 Januari 2020. Kemudian Pasal 190 menyebut orang yang melanggar diancam penjara maksimal enam bulan dan dan denda Rp6 juta.

Tito menyebut larangan itu tidak berlaku jika mutasi dilakukan karena ada pejabat yang meninggal dunia, sakit, atau tak daoat menjalankan tugasnya. Namun mutasi tetap harus melalui persetujuan Kemendagri.

Selain larangan mutasi, Tito juga melarang kepala daerah mengganti ASN yang ditugaskan membantu kesekretariatan penyelenggara pemilu daerah. Mantan Kapolri itu tidak ingin kepala daerah mengganggu kinerja penyelenggara pemilu.

“Ini untuk menjaga teman-teman penyelenggara pemilu di daerah, terutama kesekretariatannya yang jantungnya organisasi itu tidak terganggu,” ucap Tito.

Sebelumnya larangan mutasi pejabat oleh kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020 sudah disampaikan Bawaslu. Bawaslu menyebut larangan mutasi jabatan jelang pilkada guna menjaga netralitas ASN di daerah.

“Perkiraan kami 224 daerah punya potensi petahana maju lagi, maka di situ titik penting soal netralitas ASN. Koordinasi kami dengan Mendagri direspons, nanti Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran agar tidak terjadi pelanggaran soal netralitas ASN,” kata Abhan usai bertemu Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/1).

Diketahui Pilkada Serentak tahun 2020 akan diselenggarakan pada 23 September. Kemendagri mencatat ada 105.396.460 orang penduduk yang berpotensi menjadi pemilih dalam helatan itu.

Gelaran ini akan menjadi pilkada serentak terbesar dalam sejarah Indonesia karena diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada tersebut juga akan menjadi yang terakhir karena pilkada berikutnya akan diserentakkan dengan pileg dan pilpres pada 2024. (dhf/osc)

About admin

Awalnya saya tak pernah berpikir untuk menjadi jurnalis. Pada tahun 2006, saya dipaksa untuk menjadi pewarta oleh om MP yang saat itu bekerja di koran harian Mercusuar, Palu, Sulteng. Sejak itu, meski harus tertatih-tatih, akhirnya profesi ini saya geluti dengan serius untuk menjadi jurnalis yang profesional. Tepat tahun 2008, saya milih hijrah dari Palu ke Mamuju untuk mengembankan koran Suara Sulbar. Namun usianya hanya setahun sehingga saat itu ikut memberanikan diri melamar di perusahaan BUMN LKBN Antara Biro Sulselbar. Bekerja di kantor berita negara ini cukup lama. Bahkan masyarakat Sulbar lebih akrab mengenal nama saya dengan sapaan Acho Antara alias A. Acho Ahmad AH. Selepas bekerja di LKBN Antara pada tahun 2017, saya pun mendirikan media online Mediasulbar. Com dibaeah naingan PT Media Sulawesi Barat, sebagai jembatan untuk menyalurkan informasi, edukasi bagi masyarakat Sulbar. Kami bertekad kuat, kelak mediasulbar. Com jadi referensi oleh pembaca berita guna kemajuan daerah di Tanah Malaqbi Mandar.. Wassalam..
error: Content is protected !!