Usulan Bantuan Perumahan Stimulan Tahap II Akan kembali DiVerifikasi Ulang
Hampir 1 tahun pasca bencana di Majene provinsi Sulbar, Usulan penerima tahap II belum ada kejelasan soal kapan bisa terealisasi, karena diketahui hal tersebut masih ditemukan sejumlah persoalan dan kendala dilapangan.
warga yang terdampak di di 3 kecamatan, harus bersabar sementara, ( Malunda, Ulumanda, Tubo ) karena persoalan ini Masih menunggu informasi resmi dari BNPB pusat.
Rahman, selaku Tim Pokja ke pemulihan DPRD Majene, menyampaikan bahwa persoalan ini telah ditindak lanjuti bersama Pemda Majene ke BNPB baru baru ini. Akan tetapi hal ini menemui berbagai persoalan dan kendala.
“Ada Ketidak sesuaian antara jumlah penerima dengan dana sisa ( DSP ) di BNPB. Sehingga pihak BNPB, menyampaikan agar Pemda Majene, bisa memberikan Sharing dana APBD agar hal ini bisa terpenuhi,” ungkap Rahman, selaku legislator dari Dapil 3.
“Rahman mengatakan bahwa total Usulan penerima yang telah diserahkan ke BNPB mencapai 5200 lebih, Sementara ke sisahan dana pemulihan untuk kab. Majene hanya sekitar 48 milyar. Tentunya masih butuh kurang lebih 30 milyar lebih agar semua Usulan dapat terpenuhi, ‘ucapnya.
Hasil pertemuan dengan Pihak BNPB diantaranya meminta kepada tim Pokja pemulihan untuk segera melakukan Ulang verifikasi data penerima.
Menurut Rahman, pelaksanaanya nanti hal akan melibatkan 8 OPD yang telah dibentuk oleh pemkab majene melakukan Verifikasi Ulang ke setiap desa agar persoalan ini tidak menuai polemik di masyarakat.
“Insya Allah, kami rencana akan kembali melakukan Verifikasi warga penerima untuk memastikan bahwa hal ini bisa tepat sasaran,” tuturnya.
Kita akan turun kembali, melibatkan 8 OPD itu, secara door to door, melihat langsung fakta dilapangan. Intinya, warga harus memiliki bukti otentik atau bukti fisik yang bisa dipertanggung jawabkan untuk bisa menerima,” katanya.
Menurut saya, mustahil masukan BNPB kepada Pemda Majene, bisa dilakukan, sebab sampai hari ini, kita masih devisit anggaran. Jadi, tidak mungkinlah masukan BNPB itu bisa dipenuhi karena keterbatasan anggaran daerah.
“Sekarang ini masih sangat alot pembahasan anggaran di DPRD sejak kemaren. “Ungkapnya.
Saya juga masih mempertanyakan komitmen pemerintah pusat soal ini, sebab instruksi presiden Jokowi sangat jelas saat berkunjung ke Sulbar bahwa kondisi kerusakan akan dibayarkan sesuai jumlah dengan tingkat kerusakan tiap warga yang terdampak.
Saya melihat, penjelasan BNPB itu kurang tepat karena masih ada hal yang belum jelas, mestinya mengacu ke juknis atau juklak yang telah ada.
Rahman berharap kepada warga yang telah di usulkan ditahap ke II ini, agar bisa bersabar sementara waktu. Karena hal ini, masih membutuhkan proses verifikasi ulang kembali ke lapangan.
Selain itu, Rahman juga menyoroti kinerja sejumlah tim pendamping yang katanya tidak Bekerja dengan profesional di lapangan. Hal itu dikeluhkan beberapa kepala desa maupun kepala lingkungan. Sehingga dirinya meminta kepada dinas perumahan dan pemukiman selaku dinas yang merekrut, untuk melakukan evaluasi.
Yang jelas ada sy temukan rumah warga di deking, yang semestinya rusak berat, malah dikasi rusak ringan ditahap 1 kemaren. Sehingga ke depannya, kalau ternyata ditemukan hal seperti ini, akan menimbulkan polemik di tengah warga.
“Rata rata kepala desa menyampaikan bahwa tim pendamping ini biasa merepotkan mereka dalam hal urusan administrasi warga. padahal itu jelas tupoksi mereka, ” tutup legislator dari partai Gerindra ini.**
(MS03/B)
