Waspadai Politisasi Bantuan Sosial Jelang Pilkada

Majene – Saat ini pemerintah tengah sibuk melakukan perubahan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan dampak social akibat pandemic Civid-19. Milyaran rupiah siap digelontorkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan itu sangat rentang dimainkan karena tahun ini juga akan berlangsung Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember Tahun 2020.

“Milyaran rupiah telah dikucurkan oleh pemerintah pusat baik bantuan subsidi token listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beberapa jenis bantuan lainnya. Ini yang harus diwaspadai jangan sampai kepala daerah yang akan berkompetisi di pilkada memanfaatkan dana bantuan hanya untuk memenuhi kepentingan politiknya”. kata Wahyu salah seorang pemerhati social di Majene, Sabtu, 18/4.

Wahyu khawatir, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini disalahgunakan untuk kepentingan politik oleh kandidat calon petahana, khususnya yang ada di Kabupaten Majene yang akan melangsungkan perhelatan politik tahun ini.

“Ketika uang negara ingin didistribusikan kepada publik, maka seharusnya yang menyalurkan adalah aparat negara. Proses penyalurannya pun harus dilakukan pengawasan oleh pihak penyelenggara seperti Bawaslu. Kita khawatir, calon petahana memanfaatkan momen waba corona untuk meraup keuntungan dibalik derita rakyatnya,” kata Wahyu.

“Ini uang rakyat loh, bukan berarti kita tidak percaya tim gugus yang dibentuk pemerintah, tapi karena ini momen pilkada distribusi bantuan ini bisa saja diselewengkan apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat.” jelasnya. ***

 

Penulis                 : Aco Antara

Produksi              : By Mediasulbar.com

Rekomendasi Berita

Back to top button