Wakil Ketua Komisi III DPRD Majene Berharap Ada Validasi Data Program PKH
.MAJENE – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Jasman, meminta Dinas Sosial berharap ada validasi atau melakukan pebaharuan data penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021-2022.
“Dinsos perlu melakukan update ulang data jumlah PKH. Apalagi, dalam dua tahun terakhir ini daerah kita mengalami bencana alam dan pandemmi Covid-19. Dengan demikian, akan berefek pada perekonomian masyarakat kita jebol. Maka dari itu, Dinsos harus melakukan pembaharuan atau update data PKH di tahun ini,” kata Jasman kepada media Sulbar.com, Selasa, 16/11/2021.
Jasman menyebutkan, perbaikan data PKH menjadi penting dilaksanakan. Berdasarkan sajian data yang ada di tahun 2017, maka jumlah penerima manfaat program PKH di Majene mencapai 5.468 jiwa. Tentu jumlah ini bisa berkurang dan juga bisa bertambah.
Karena itu kata politisi partai Demokrat menaruh harapan besar agar Dinsos menyajikan data terbaru agar kita memiliki akurasi data yang lebih valid. Data sajian ini penting diketahui untuk dijadikan sumber penyusunan program kerja pemerintah dimasa depan.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Sosial untuk mengusulkan kembali data penerima manfaat program BPNT dan PKH yang terhapus karena sistem di pemerintah pusat setelah proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu.
Pembaruan data tersebut dimaksudkan agar seluruh masyarakat Majene yang kurang mampu dan benar-benar membutuhkan, dapat terakomodir.
“Jika mereka benar-benar keluarga yang berhak menerima bansos, kita meminta kepada Dinas Sosial untuk mengusulkan kembali, harus ada solusi atas carut marutnya data ini, jangan sampai yang berhak menerima justru tidak menerima bantuan, yang sudah sejahtera justru menerima bantuan,” harapnya.(MS01/B
Rubrik Khusus Advedtorial Dipersembahkan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene