Yohana: Peran Aktif Perempuan Sulbar Sudah Maju

Segmen Khusus/Advertorial Dipersembahkan Diskominfo Sulbar

Mamuju – Secara global, Indonesia termasuk dalam jajaran sepuluh besar yang akan membawa ke planet limah puluh lima puluh di tahun 2030, dan ditunjuk oleh PBB, dimana yang dimaksud dengan lima puluh lima puluh adalah perbandingan perempuan dan laki-laki sama dalam peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di suatu Negara, dan ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia, dan dianggap cukup tinggi toleransInya serta perempuan di Indonesia cukup berhasil sesuai dengan pantauan PBB.

“ Sebagai Menteribang pebrempuan, dan di Indonesia hanya dua provinsi yang wakilnya perempuan, kemudian ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat juga perempuan serta Ketua DPRD Kabupaten Mamuju juga perempuan, bahkan di instansi pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Barat sudah ada yang menjadi kepala Organisasi perangkat daerah, “ kata wanita kelahiran Papua pada acara Dialog tentang Peningkatan Kapasitas Potensi Perempuan Dalam Bidang Politik yang berlangsung di Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 13 April 2017
Masih kata Yohana, potensi dan kualitas yang ada dalam diri bisa dipakai untuk membangun daerah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengambil bagian didalam pembangunan nasional, dengan memberdayakan perempuan untuk duduk di politik.

“ Dengan tugas berat ini, saya minta di Sulawesi Barat untuk bekerja sama untuk mengejar planet lima puluh lima puluh ini, dimana populasi perempuan di daerah ini sangat memungkinkan untuk itu, “ harap Yohana.

Yohana menambahkan, Sesuai dengan deconvension Onderait of the childream, kompensi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), dan dengan adanya ratifikasi dari Presiden Republik Indonesia mengenai kompensi hak anak, maka anak menjadi salah satu pilar perhatian bagi negara.

Keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif kata Yohana, bahwa tiga puluh persen diperuntukkan untuk calon perempuan, ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan persamaan hak dalam bernegara. Perlu peningkatan pemahaman masyarakat bahwa, perempuan punya potensi, punya peran yang cukup besar untuk sebagai pengambil keputusan. Mengenai komitmen- komitmen perempuan di berbagai tahapan proses pembangunan, harus diperhatikan di segala bidang.

Terkait Undang- Undang Yohana menjelaskan, undang undang nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah yang saat ini belum semuanya dipahamI oleh Kepala- Kepala Daerah di seluruh Indonesia.
“ Jangan ada kekerasan, baik disekolah maupun dirumah, kita harus putuskan mata rantai kekerasan, “ harap Yohana.

Dengan adanya perwakilan perempuan di DPR baik pusat maupun daerah, sangat membantu untuk menyelasaikan persoalan– persoalan yang ada di Sulawesi Barat ini terkait perempuan dan perlindungan anak, mencegah perkawinan muda dan persoalan- persoalan lainnya, agar Sulawesi Barat bisa maju dan melihat anak-anak kita kedepan serta akan memutuskan mata rantai kekerasan baik disekolah maupun di dalam rumah tangga.

Ketua PKK sulawesi Barat, Andi Ruskati Ali Baal mengemukakan, kita harus memanfaatkan apa yang menjadi arahan dari ibu Mnteri, karena apa yang dikatakan adalah untuk kemajuan daerah kita, kemajuan peran perempuan dalam pembangunan,

Masih kata Andi Ruskati, kita harus merealisasikan apa yang diinginkan oleh ibu menteri, ersamaan gender dalam pembangunan itu adalah hal yang perlu, dimana kita sebagai kaum perempuan juga sangat dibutuhkan peran aktifnya dalam pembangunan, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam berbuat untuk daerah pada khususnya dan Negara pada umumnya.

Pada kegiatan ini turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dn Perlindungan Anak Yohana Susana Yembire, Ketua Penggerak PKK Sulbar yang juga anggota DPR RI Andi Ruskati Ali Baal, Deputi Kesetaraan Gender Darsono, Deputi Tumbuh Kembang Anak DR Leni, Ketua DPRD Provinsi sulawesi Barat Amalia Aras Tammauni bersama anggota DPRD Marini Aryakati dan Hastuti Indriyani, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Kepala OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Provinsi Sulbar Darmawati Anshar, serta sejumlah organisasi perempuan, serta undangan yang hadir. (Humas/Ishak)

Rekomendasi Berita

Back to top button