Beranda SULAWESI BARAT Mamuju Tengah Geger Konflik Lahan WKSM Mateng, Arsal Aras Minta Polisi Usut Tuntas Tanpa...

Geger Konflik Lahan WKSM Mateng, Arsal Aras Minta Polisi Usut Tuntas Tanpa Tebang Pilih

2

MATENG – Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Dr. H. Arsal Aras, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penegakan hukum secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu dalam menyelesaikan berbagai persoalan konflik lahan di kawasan WKSM.

Penegasan tersebut disampaikan Arsal usai melakukan koordinasi dengan Kapolres Mamuju Tengah, Selasa (17/11/2026). Pertemuan itu secara khusus membahas sejumlah kejadian yang dinilai telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan WKSM.

Dalam koordinasi tersebut, Arsal meminta kepolisian menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat secara objektif dan independen, termasuk dugaan penguasaan lahan serta pemanenan hasil kebun secara paksa oleh pihak-pihak yang tidak memiliki dasar legalitas yang jelas.

Menurutnya, konflik lahan yang terus berulang tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi pertikaian antarkelompok. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui pembuktian hak dan mekanisme hukum, bukan berdasarkan kekuatan maupun pengaruh kelompok tertentu.

“Siapa pun yang bersalah harus diproses sesuai ketentuan hukum. Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, independen, dan tidak tebang pilih,” tegas Arsal.

Untuk memperkuat proses penegakan hukum, Pemkab Mateng menyatakan kesiapan memberikan data dan dokumen resmi mengenai kelompok masyarakat yang berhak memperoleh lahan di kawasan WKSM.

Arsal mengungkapkan, pemerintah daerah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2023 yang memuat informasi mengenai kelompok dan masyarakat penerima lahan. Dokumen tersebut dapat menjadi salah satu rujukan penting bagi kepolisian dalam memverifikasi berbagai klaim kepemilikan maupun penguasaan lahan.

“Data kami ada dan valid. SK Bupati tahun 2023 memuat kelompok-kelompok dan masyarakat yang berhak mendapatkan lahan. Pemerintah daerah siap membuka data tersebut dan memberikan dukungan kepada kepolisian,” ungkapnya.

Selain itu, Arsal menyoroti dugaan praktik jual beli lahan di bawah tangan serta munculnya klaim kepemilikan yang tidak didukung bukti kuat. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi pemicu konflik berkepanjangan apabila tidak ditangani secara cermat.

Karena itu, ia mengingatkan pihak perusahaan maupun koperasi agar mengedepankan pemeriksaan dokumen dan legalitas sebelum mengakui klaim penguasaan lahan dari pihak tertentu.

Arsal juga menegaskan Pemkab Mateng tidak akan mengintervensi proses penyelidikan maupun penegakan hukum yang sedang dilakukan kepolisian. Pemerintah daerah justru siap memberikan dukungan melalui penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan agar penanganan setiap laporan benar-benar berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

“Kami tidak akan menutupi persoalan ini. Semua laporan yang masuk silakan diproses sesuai prosedur. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan data. Tidak boleh ada intervensi dari siapa pun, termasuk pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia berharap proses penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi kelompok tani dan masyarakat yang merasa haknya dirugikan.

Menurut Arsal, terciptanya situasi aman dan kondusif di kawasan WKSM membutuhkan komitmen seluruh pihak untuk menghormati aturan, mengedepankan komunikasi, serta menghindari tindakan sepihak yang dapat memperkeruh keadaan.

“Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan kepolisian. Kami ingin persoalan di WKSM diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan kondusif,” tutupnya.

Pemkab Mateng berharap dukungan data pemerintah daerah dan langkah profesional kepolisian dapat menjadi jalan penyelesaian konflik lahan WKSM secara menyeluruh, sekaligus mencegah terulangnya perselisihan yang merugikan masyarakat.