Tim Saber Pungli: Kasus BLT, Bila Ada Bukti Baru Kami Tindaklanjuti

Mamuju – Ketua Tim Saber Pungli Pemprov Sulawesi Barat, AKBP Ince M Nawawi menyampaikan tim terpadu telah turun melakukan monitoring terkait adanya dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Taan, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju.

“Kami bersama tim terpadu Saber Pungli Pemprov Sulbar bersama tim lain seperti inspektorat pemprov Sulbar dan lainnya telah turun ke Taan, menyikapi adanya isu pemotongan BLT beberapa waktu lalu. Saat kami turun, aparat kepala desa dan perangkatnya telah dimintai keterangan untuk menelusuri prihal itu. Kesimpulan sementara berdasarkan pengakuan aparat desa bersama perangkatnya, belum bisa disimpulkan adanya pungutan,” kata AKBP Ince M Nawawi yang dikonfirmasi via telpon di Mamuju, Jumat, 19/6.

Ince yang juga Irbad II Itwasda Polda Sulbar menjelaskan, keputusan tim Saber Pungli terkait pemotongan BLT di desa Taan belum ditemukan pelanggaran. Artinya, jika ada fakta fakta baru atau temuan baru dari masyarakat, maka hal itu akan ditindaklanjuti.

Tetapi kata Ince, persoalan ini akan lebih bagus jika teman teman media ataupun LSM untuk menindaklanjuti ke tim Saber pungli kabupaten Mamuju.

“Ini kewenangan tim Saber pungli kabupaten. Sekali lagi, kami tim saber pungli provinsi belum dapat menindaklanjuti karena kesimpulan sementara belum ditemukan adanya pemotongan. Jika ada bukti baru maka hal itu wajib kita telusuri lebih dalam lagi,” urainya.

Sebelumnya, Kepala Koordinator Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Budi Waluyo merespon baik atas keluhan Badan Advokasi Investigasi Nasional Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Bain Ham RI) Sulawesi Barat, terkait dugaan kejahatan perbuatan korupsi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang terjadi di daerah.

Budi Waluyo berjanji akan segera melakukan koordinasi untuk merespon segala aduan masyarakat terkait kejahatan praktek dugaan korupsi BLT.

“Saat ini KPK telah membentuk tim unit pengaduan masyarakat. Pak Basri bisa melalui jalur itu. Insya Allah, kami akan merespon hal itu. Saat ini, kami pun selalu berkoordinasi dengan BPKP terkait penggunaan anggaran penanganan covid di setiap daerah,” ujar Budi Waluyo dalam dialog interaktif yang dipandu presenter hebat Melda Adhyanti itu.

Budi Waluyo mengaku, kasus bansos BLT sangat rawan terjadinya praktek kejahatan perbuatan tindakpidana korupsi, sehingga semua pihak harus melakukan pengawasan di daerah.

Koordinator Bain Ham RI Sulbar, M Basri membeberkan bahwa laporan yang ditujukan ke Kejati Sulbar dilengkapi alat bukti berupa hasil wawancara dengan warga yang mengaku hanya menerima BLT senilai Rp300 ribu, walaupun secara administrasi warga menandatangani sebesar Rp600.000. Termasuk tandatangan warga yang siap memberikan keterangan kepada penyidik jika dibutuhkan. Tapi, kami kecewa pak karena belum ada kemajuan atas laporan itu,” beber Basri. ***

Penulis Acho Antara