Membangun Arah Informasi Untuk Pemilu 2024 Yang Sehat

Oleh : Joko Prianto

Masih teringat dibenak kita bagaimana Pemilu 2019 lalu, pertarungan politik antara Paslon Jokowi-Ma`ruf Amin dengan Prabowo-Sandi. Proses perebutan kekuasaan yang minim ide dan gagasan untuk memajukan Indonesia bahkan yang ada hanya menyisakan polarisasi politik di masyarakat kita hingga saat ini.

Menguatkan polarisasi politik pada masa itu karena masyarakat disajikan berita-berita bohong (hoax) dan para relawan menjatuhkan lawannya dengan opini untuk saling menghina bahkan menjatuhkan demi meraih simpati publik.

Selain disinformasi, masyarakat juga dipertontonkan tingkat kesalehan antar paslon capres dan cawapres, sentimen anti asing maupun pribumi. Padahal yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana paslonnya harus mementingkan persoalan yang semestinya menjadi point utama dalam beradu gagasan seperti perihal kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga masalah yang harus dihadapi di masa depan. Jika gagasan diatas tidak menjadi yang utama lalu bagaimana masyarakat menjatuhkan pilihannya ? yang ada hanyalah omong kosong belaka, semua paslon hanya mementingkan politik yang kotor supaya mereka bias memenangkan agenda lima tahunan tersebut.

KPU bersama Komisi III DPR-RI pada 2022 lalu telah menyepakati jumlah anggaran untuk pemilu 2024 sebesar 76,5 Triliun, jumlah itu naik drastic dibandingkan dengan pemilu 2019 yang berjumlah 25,59 Triliun. Sudah seharusnya seluruh elemen masyarakat menuntut penyelenggaraan pemilu yang sehat dan berkualitas apalagi sumber anggaranya berasal dari APBN. Artinya pesta demokrasi Pemilu 2024 menuntut peserta pemilu beserta para tim suksesnya harus menyuguhkan gagasa-gagasan yang berorientasi kepada kemajuan Indonesia, bukan hanya omong kosong belaka yang disajikan lewat informasi tanpa adanya program yang substansial.

Dari pengamatan penulis menuju Pemilu 2024, kami mengajak para akademisi, masyarakat ataupun para pemerhati pemilu agar terlibat aktif dalam proses pemilu agar tidak terjadi lagi disinformasi yang membuat masyarakat kita menjadi terbelah dengan masifnya polarisasi politik yang dibuat oleh para calon di pemilu mendatang.

Pertama, pemilu tidaknya untuk para elit partai maupun para pengusaha melainnkan pemilu adalah pesta demokrasi untuk rakyat, itu artinya harus benar-benar dinikmati dan dirayakan oleh seluruh elemen/lapisan masyarakat kita. Semua harus terlibaat aktif untuk mengawal prose pemilu agar melahirkan pemimpin yang berkualitas bukan hanya modal popularitas belaka.

Kedua, kita harus menjadi pemilih yang kritis dan anti terhadap politik yang menjatuhkan antar calon. Kita harus bisa mempertanggung jawabkan dengan fakta dan data dengan objektif santun dalam memberikan pendapat di media social tentang pilihan masing-masing, bukan dengan memberikan sajian ujaran kebencian yang di dasari prasangka buruk yang bermodal sentiment terhadap lawan paslon.

Sudah waktunya untuk kita menghentikan informasi bohong (hoax) tentang cpres-cawapres agar pesta demokrasi kita menjadi sehat dan berkualitas. Mari bantu masyarkat awam untuk mengetahui politik yang lebih sehat dan substansial dengan mengedukasi melalui media social, sajikan informasi yang bermutu yang berorientasi kepada kemajuan bangsa ini kedepan bukan dengan saling menjatuhkan antar anak bangsa.***