Diskominfo Sulbar Diminta Pro Aktif Jadi Penopang Informasi
Mamuju – Baru saja gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar gulirkan pelantikan bagi pejabat eselon II lingkup pemerintah setempat.
Setidaknya ada 15 pejabat eselon dua diberikan kepercayaan untuk mengembankan amanah untuk mewujudkan visi misi gubernur.
Ketua Front Pemuda Manakarra, Ahmad Abbas memberikan apresiasi atas mutasi yang baru saja bergulir.
Hal terpenting kata dia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulbar yang baru. Safaruddin harus pro aktif menjadi penopang informasi pembanguan Pemerintah Daerah.
Selain itu, Abe sapaan akrab Ahmad Abbas yang juga mantan aktivis HMI itu turut mendorong Diskominfo untuk pro aktif berkoneksi dengan seluruh sektor/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat.
“Setiap saat, setiap detik, apa dan bagaimana proses pembangunan, event atau giat apa pun, baik itu dari pemerintah maupun sektor lain yang terkait dengan Sulbar, maka Kominfo harus pro aktif,” kata Ahmad Abbas di Mamuju, 12/9.
Ditengah kemajuan teknologi seharusnya Kominfo mampu memanfaatkan informasi dan upgrading informasi setiap saat, sebab semua proses komunikasi dan informasi terkait kepemerintahan wajib masuk di Diskominfo.
Abe menilai, Kominfo bisa bekerja sama dengan media online untuk menyampaikan informasi pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
“Keberadaan media online merupakan aset penting untuk mempromosikan keberadaan Sulbar dengan segenap potensinya,” ucapnya.
Terkait mekanismenya, lanjut Ahmad, kerjasama dengan media parameternya juga harus jelas dengan perusahaan-perusahan media.
“Parameternya harus jelas, jangan hanya berdasarkan like and dislike semata, karena ini akan menghambat kinerja dalam menginformasikan pembangunan Sulbar. Jurnalis perlu dihargai sesuai kwalitas penulisanya,” ungkapnya.
Ia berharap, kedepan gubernur ikut meningkatkan alokasi anggaran media di setiap OPD sehingga publik ikut mendapatkan edukasi dan informasi penting atas program yang dilaksanakan pemerintah. Selama ini publik kurang mendapatkan informasi kegiatan OPD, sehingga kedepan ada kebijakan anggaran diseluruh OPD untuk publikasi media.
Hal ini juga penting untuk menumbuhkan industri media lokal yang selama ini telah menghimpun ratusan pekerja jurnalis yang ada di Sulbar. (acho)
