Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema ‘Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan’ yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (2/7).
“Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Trenggono menjelaskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dalam mendukung target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam PKPN yang menjadi tanggung jawab kementerian. Pertama, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui pembangunan 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Kedua, Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pengembangan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Ketiga, program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan hingga 2.000 hektare (Ha) tambak garam guna mengurangi ketergantungan impor.
Keempat, program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 Ha untuk mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir. Kelima, pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 Ha sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta keenam program Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
Dalam implementasinya, PKPN sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up yaitu melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, memperkuat rasa memiliki (ownership) masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.
“Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Trenggono.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dengan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo, kemudian penandatangan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini sebagai landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PKPN di sektor kelautan perikanan.
“Swasembada adalah kedaulatan dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera dan memiliki daya saing,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan yang sama.
